Habiburokhman Duga Ada Aktor Politik Besar di Balik Penyadapan Prabowo: Komisi III Desak Polri Jerat Pasal Makar
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menduga adanya figur politik berpengaruh yang menjadi dalang utama sekaligus pihak yang meraup keuntungan dari operasi penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Desakan pengusutan tuntas ini ditekankan mengingat skala kejahatan pengintaian tersebut dinilai sangat masif, tidak hanya menyasar kepala negara tetapi juga membidik para tokoh bangsa dan ketua umum partai politik dengan total korban mencapai sekitar 6.000 orang.
Menilai tindakan memata-matai presiden sebagai ancaman nyata terhadap keselamatan bangsa, Komisi III mendesak penyidik Polri untuk tidak sekadar memakai jeratan Undang-Undang ITE. Habiburokhman meminta aparat penegak hukum turut menerapkan pasal makar dan tindak pidana terhadap keamanan negara, serta membongkar tuntas seluruh jejaring yang terlibat—mulai dari oknum internal kepolisian hingga kelompok maupun tokoh politik yang memanfaatkan pasokan data intelijen ilegal tersebut.
Sebagai langkah pengawasan parlemen, Komisi III telah berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk menggelar rapat kerja (raker) khusus yang dijadwalkan berlangsung antara Rabu atau Kamis pekan ini. Forum tersebut akan difokuskan untuk membedah tuntas motif utama aksi spionase ini sekaligus mengungkap identitas pihak yang memetik keuntungan politik terbesar dari skandal tersebut.
#Habiburokhman #KomisiIIIDPR #DPRRI #PrabowoSubianto #PenyadapanIlegal #SkandalPenyadapan #MabesPolri #PasalMakar #KeamananNegara #UUITE #HukumIndonesia #PolitikIndonesia #BeritaTerkini