Mahfud MD Desak Listyo Sigit Cs Segera Di-PTDH Tanpa Tunggu Sidang: Sebut Penyadapan Prabowo Masuk Delik Formal
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendesak pengusutan tuntas atas skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pada Minggu (8/11/2026), Mahfud secara tegas meminta agar mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta sejumlah perwira tinggi yang telah berstatus tersangka segera dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Menurutnya, langkah administratif pemecatan tersebut dapat langsung dieksekusi tanpa perlu menunggu selesainya seluruh proses peradilan pidana.
Mahfud menerangkan bahwa tindakan penyadapan merupakan delik formal, sehingga perbuatan memata-matai kepala negara telah otomatis memenuhi unsur pidana tanpa harus membuktikan adanya intensi makar terlebih dahulu. Kendati demikian, ia mencurigai adanya potensi motif yang jauh lebih besar, mulai dari sabotase, ancaman terhadap stabilitas keamanan negara, hingga pembungkaman hak-hak politik rakyat. Menanggapi hal itu, ia mendesak penyidik membongkar riwayat komunikasi dan alur peristiwa operasi rahasia ini hingga ke akar-akarnya, serta mendorong kepemimpinan baru Polri untuk segera melakukan pembersihan dan pembenahan internal secara menyeluruh.
#MahfudMD #ListyoSigitPrabowo #PrabowoSubianto #PenyadapanIlegal #PTDH #SkandalPenyadapan #MabesPolri #DelikFormal #ReformasiPolri #HukumIndonesia #PolitikIndonesia #BeritaTerkini
ข้อเสนอแนะ
รายงาน
ห้ามทำซ้ำหรือดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากครีเอเตอร์
ข้อเสนอแนะ
รายงาน