Denny Indrayana Ungkap Opsi Mundur atau Dimakzulkan bagi Gibran

Denny Indrayana Takar 2 Opsi Nasib Politik Gibran: Mundur Sukarela Demi 'Bargaining' atau Lawan Pemakzulan di Parlemen Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menakar dinamika politik yang kian menyudutkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyusul putusan lembaga peradilan serta skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mengacu pada Pasal 8 UUD 1945, Denny menyebut Gibran kini praktis hanya memiliki dua opsi, yakni mundur secara sukarela atau berhadapan langsung dengan proses pemakzulan. Opsi mengundurkan diri dinilai paling rasional apabila terbukti ada keterlibatan lingkaran Solo dalam operasi pengintaian ilegal tersebut, sekaligus berpeluang dijadikan instrumen tawar-menawar (political bargaining) untuk mengamankan proteksi hukum bagi Jokowi dan keluarganya. Sebaliknya, opsi kedua adalah melancarkan perlawanan habis-habisan jika pihak keluarga meyakini diri bersih dari pusaran kasus tersebut. Namun, strategi bertahan ini menuntut manuver politik yang teramat berat di parlemen demi menjegal syarat kuorum dua pertiga kehadiran dan persetujuan di DPR, berlanjut ke sidang Mahkamah Konstitusi, hingga sidang MPR dengan syarat tiga perempat kehadiran. Mengingat jalur konfrontasi konstitusional ini berisiko memicu krisis politik panjang serta mengguncang stabilitas perekonomian nasional, Denny menduga skenario pengunduran diri sukarela kini menjadi opsi yang dipertimbangkan secara amat serius oleh pihak-pihak terkait. #DennyIndrayana #GibranRakabumingRaka #Jokowi #PrabowoSubianto #PemakzulanWapres #Pasal8UUD1945 #PenyadapanIlegal #DPRRI #MahkamahKonstitusi #HukumTataNegara #PolitikIndonesia #BeritaTerkini